Pemprov Sumsel Paparkan Program Penurunan Kemiskinan dan Penanganan Bencana di Hadapan Komisi VIII DPR RI

Palembang, 3 Oktober 2025 – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) memaparkan berbagai program prioritas terkait penurunan kemiskinan dan penanganan bencana dalam kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI. Pertemuan berlangsung di Auditorium Graha Bina Praja, Palembang, Jumat (3/10/2025).

Sekretaris Daerah Sumsel, H. Edward Candra, menjelaskan bahwa isu kemiskinan dan kebencanaan harus ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan oleh seluruh sektor terkait. "Permasalahan seperti kemiskinan dan kebencanaan harus ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan oleh semua sektor terkait," ujar Sekda.

Dalam paparan tersebut, Sekda menyoroti capaian positif program-program Pemprov Sumsel. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 25 Juli 2025, tingkat kemiskinan di Sumsel pada Maret 2025 mencapai 10,15 persen, turun 0,36 poin dari September 2024. Secara jumlah, penduduk miskin berkurang 29,2 ribu orang, menjadi 919,6 ribu jiwa.

Selain itu, Sekda juga memaparkan langkah-langkah Pemprov dalam menangani bencana banjir di beberapa kabupaten. Penanganan dilakukan mulai dari evakuasi korban, penyaluran bantuan logistik, hingga pendirian dapur umum untuk mendukung kebutuhan masyarakat terdampak.

Sekda berharap, Komisi VIII DPR RI dapat memberikan dukungan dan partisipasi aktif sesuai fungsi legislatifnya, serta mendorong sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI, Ansyori Siregar, menyampaikan apresiasi atas sambutan dan paparan Pemprov Sumsel. "Sesuai dengan fungsi legislatif, kunjungan ini diawali pertemuan di kantor gubernur untuk mendapatkan penjelasan langsung dari mitra Komisi VIII di Sumsel," jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, tim Komisi VIII akan melakukan sinkronisasi program dengan mitra kerja di tingkat pusat serta mengunjungi beberapa sentra budidaya sebagai bagian dari pemantauan lapangan.